AREANUSANTARA.COM, BALIKPAPAN- Kondisi politik Indonesia saat ini semakin memburuk, dengan praktik kesewenang-wenangan yang semakin menguat di kalangan elit. Kepala Bidang Politik dan Jaringan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Balikpapan, Azzan Farizi, menyoroti fenomena ini sebagai bukti nyata pernyataan Bung Karno bahwa perjuangan saat ini lebih sulit karena harus melawan bangsa sendiri.
Salah satu polemik besar yang saat ini menjadi perhatian publik adalah upaya Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) untuk menggagalkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait peraturan Pilkada.
Upaya ini, menurut Azzan, didorong oleh kepentingan kelompok oligarki yang ingin menguasai seluruh lini kekuasaan penting di pemerintahan pada periode 2024-2029 melalui koalisi yang dikenal dengan “Koalisi Indonesia Maju” (KIM).
Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan putusan MK No. 60/PUU-XXII/2024, yang memungkinkan partai politik tanpa kursi di parlemen untuk tetap mengusung kandidat terbaik mereka dalam Pilkada 2024.
Putusan ini diharapkan dapat mendorong nilai meritokrasi dalam kontestasi politik di Indonesia, mengurangi dominasi parpol besar yang memiliki banyak kursi di DPRD.
Namun, langkah DPR RI untuk membuat peraturan tandingan yang merujuk pada putusan Mahkamah Agung terkait Pilkada sebelumnya, dinilai sebagai upaya untuk menggagalkan putusan MK.
Dalam rancangan peraturan tersebut, ambang batas pencalonan (threshold) diatur sedemikian rupa sehingga hanya koalisi besar seperti KIM dan KIM Plus yang dapat mengajukan calon kepala daerah. Azzan Farizi menegaskan bahwa hal ini mencederai demokrasi dan menunjukkan upaya kelompok tertentu untuk membangun kekuasaan absolut di Indonesia.
“Kepercayaan rakyat terhadap wakil-wakil mereka semakin terkikis. Demokrasi yang seharusnya menjadi landasan utama kita, kini perlahan-lahan dibunuh oleh ambisi kediktatoran yang mulai muncul ke permukaan,” tegas Azzan.
Azzan juga mengecam tindakan para elite yang semakin rakus dan tamak, yang menurutnya telah mematikan nilai-nilai moral demi kekuasaan. Ia menekankan bahwa DPC GMNI Balikpapan masih teguh memegang nilai moral dan etika politik, serta mempertahankan akal sehat di tengah gejolak politik yang semakin tidak terkendali.
“DPR RI harus berhenti melakukan manuver-manuver yang bertujuan meredam aksi massa setelah maraknya pemberitaan terkait pembatalan RUU Pilkada. GMNI Balikpapan akan terus mengawal polemik ini agar skema seperti Omnibus Law tidak terulang lagi,” lanjutnya.
Azzan menegaskan bahwa GMNI Balikpapan siap menjadi garda terdepan dalam memperjuangkan demokrasi dan menolak segala bentuk upaya yang merusak tatanan politik yang telah dibangun oleh para pendiri bangsa. Menurutnya, perjuangan ini tidak hanya penting untuk masa kini, tetapi juga untuk masa depan bangsa Indonesia.
“Jika skema tersebut kembali terjadi, kami tidak akan ragu untuk melakukan aksi besar-besaran dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat.”tutupnya.
Komentar