AREANUSANTARA.COM, MAGELANG – Presiden Prabowo Subianto berencana mengajak sejumlah menteri Kabinet Merah Putih untuk melihat langsung progres pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa kunjungan ini akan melibatkan kementerian-kementerian strategis yang berperan kunci dalam pengembangan IKN, namun waktu pelaksanaannya belum dipastikan. “Iya, ada rencana untuk mengajak beberapa menteri ke IKN, tapi tanggalnya belum ditetapkan,” ujar Prasetyo di depan Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, Minggu (27/10/2024).
Prasetyo menegaskan, tidak seluruh anggota kabinet akan ikut dalam kunjungan tersebut. Menurutnya, kunjungan ini hanya akan melibatkan menteri-menteri yang berperan penting dalam pembangunan IKN, seperti Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Menteri Infrastruktur, serta Menteri Keuangan. “Tidak semua perlu datang. Hanya beberapa kementerian kunci yang memang memiliki peran besar di sana. Jadi tidak usah terlalu ramai,” jelas Prasetyo.
Proses Penandatanganan Keputusan Presiden
Terkait penandatanganan Keputusan Presiden (Keppres) pemindahan ibu kota, Prasetyo menyampaikan bahwa Presiden Prabowo akan mempelajari dokumen tersebut sebelum memberikan tanda tangan. Diketahui, Keppres ini sebelumnya diserahkan oleh Presiden ke-7 Joko Widodo sebagai penugasan bagi Prabowo untuk disahkan ketika IKN dianggap siap dihuni.
“Kami akan pelajari dulu, begitu semua sudah siap, beliau yang akan tanda tangan. Tidak harus menunggu semuanya rampung. Bisa berjalan beriringan,” kata Prasetyo.
IKN sebagai Ibu Kota Politik, Target Rampung 2028
Dalam pengarahan pada acara retret di Akmil Magelang, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menuturkan bahwa Presiden Prabowo berkomitmen untuk menyelesaikan pembangunan IKN dalam waktu empat tahun. “IKN sudah menjadi keputusan tetap. Pembangunan ini akan terus dilanjutkan hingga tuntas. Tidak perlu ada pertanyaan lagi soal itu,” ujar Raja Juli pada Sabtu.
Prabowo juga menggarisbawahi IKN sebagai “Ibu Kota Politik,” di mana penyelesaian gedung-gedung eksekutif hampir rampung. Ia berharap bahwa pembangunan dua cabang trias politika lainnya, yaitu legislatif dan yudikatif, juga selesai dalam periode empat tahun ke depan. Targetnya, Sidang Paripurna DPR/MPR pada tahun 2028 sudah bisa digelar di IKN, bahkan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2029 juga diharapkan berlangsung di sana.
“Presiden berharap pada Agustus 2028 Sidang Paripurna DPR/MPR sudah bisa dilaksanakan di IKN, dan pada tahun 2029, pelantikan presiden berikutnya juga dapat diselenggarakan di IKN,” kata Raja Juli.
Dengan visi yang jelas ini, pembangunan IKN diharapkan menjadi tonggak baru bagi tata pemerintahan Indonesia.
Comment