Areanusantara.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya mendukung kebijakan penghapusan tantiem bagi komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Langkah ini dinilai sebagai upaya memperbaiki tata kelola perusahaan negara agar lebih sehat, efisien, dan berorientasi pada kinerja.
Dalam Sidang Paripurna DPR RI periode 2025–2026 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (15/8/2025), Prabowo menyampaikan kritik terhadap praktik pemberian bonus besar kepada komisaris yang kontribusinya minim. Ia menyoroti adanya komisaris yang hanya hadir rapat sebulan sekali, tetapi menerima bayaran miliaran rupiah per tahun.
“Kalau tidak setuju atau merasa tidak produktif, lebih baik mundur,” tegasnya, yang langsung mendapat tepuk tangan dari para anggota dewan. Menurutnya, jabatan di BUMN harus diisi oleh sosok yang memberikan hasil nyata, bukan sekadar menikmati fasilitas.
Kebijakan ini sejalan dengan aturan baru yang melarang pemberian insentif berbasis kinerja kepada komisaris BUMN dan anak perusahaan. Untuk direksi, insentif hanya boleh diberikan berdasarkan laporan keuangan yang akurat dan mencerminkan keberlanjutan usaha, tanpa memasukkan keuntungan sesaat atau windfall.
Istana sebelumnya menjelaskan bahwa penghapusan tantiem ini merupakan bagian dari reformasi menyeluruh BUMN. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut pembenahan dimulai dari sumber daya manusia, manajemen, hingga keuangan.
“Semangatnya adalah memperbaiki BUMN. Tidak ada masalah jika komisaris tidak dapat tantiem, karena yang diutamakan adalah kontribusi, bukan insentif materi,” ujar Prasetyo di Istana Kepresidenan, Selasa (5/8/2025).
Kebijakan tersebut resmi diberlakukan melalui Surat Edaran Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia) Nomor S-063/DI-BP/VII/2025 tertanggal 30 Juli 2025.
Komentar