AREANUSANTARA.COM, JAKARTA – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk menjadikan Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai pusat pemerintahan dalam kurun waktu empat hingga lima tahun mendatang. Fokus tersebut bertujuan agar IKN siap menyelenggarakan fungsi eksekutif, legislatif, dan yudikatif secara terpadu di satu wilayah.
Hal ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), usai bertemu dengan Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis. “Presiden menargetkan IKN menjadi pusat pemerintahan politik dalam empat hingga lima tahun ke depan. Artinya, fasilitas eksekutif, legislatif, dan yudikatif harus tersedia di sana,” jelas AHY.
Dalam pertemuan itu, Prabowo juga menginstruksikan AHY untuk memastikan pembangunan IKN tetap menjadi prioritas utama, terutama sebagai salah satu proyek infrastruktur strategis yang mendukung kelancaran pemerintahan. Saat ini, fasilitas untuk keperluan eksekutif, seperti kantor kementerian dan lembaga, hampir selesai.
Ke depan, AHY menyebut fasilitas untuk legislatif dan yudikatif akan dibangun agar seluruh elemen pemerintahan dapat beroperasi penuh di IKN. “Bukan hanya kantor, tetapi juga perumahan untuk ASN dan fasilitas pendukung lainnya akan disiapkan. Semua yang bertugas di IKN nantinya bisa bekerja dengan optimal,” tambahnya.
Lebih lanjut, AHY mengungkapkan bahwa kementerian-kementerian terkait sedang menyusun peta jalan (roadmap) pembangunan infrastruktur IKN agar semua target bisa dicapai tepat waktu. “Ada banyak ide dan gagasan baru, tetapi yang terpenting sekarang adalah memastikan pembangunan pusat pemerintahan tetap menjadi fokus utama kita,” ujar AHY.
Investasi Swasta Digenjot untuk Percepatan Pembangunan IKN
Selain itu, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono, yang baru saja dilantik, menargetkan adanya percepatan pembangunan IKN melalui kerjasama dengan investor swasta. “Kami sudah menerima sekitar 500 letter of intent (LoI) dari berbagai pihak yang menunjukkan minatnya, dan ini akan kami tindak lanjuti,” ungkap Basuki di Istana Negara, Jakarta, Selasa (5/11).
Menurut Basuki, LoI tersebut tidak hanya datang dari investor, tetapi juga melibatkan konsultan, kontraktor, dan supplier. “Prioritas utama adalah investor untuk mempercepat pembangunan ini, dan setengah dari LoI yang ada sekarang berasal dari mereka,” jelasnya.
Dengan dukungan pemerintah dan keterlibatan swasta, pembangunan IKN diharapkan dapat terealisasi dalam waktu tiga hingga empat tahun ke depan, memperkuat visi IKN sebagai pusat pemerintahan dan kota masa depan Indonesia.
Comment