Areanusantara.com, SAMARINDA – Lembaga Perlindungan Konsumen Borneo Kalimantan (LPKBK) mendesak agar Pertamina segera mengambil langkah konkret terkait laporan dugaan penggunaan BBM oplosan, yang diduga menyebabkan kerusakan pada sejumlah kendaraan.
Laporan yang diterima selama dua pekan terakhir dirasa telah menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat, sehingga mereka mendorong langkah investigasi yang lebih mendalam.
Ketua LPKBK, Ivan Fajrianur, menilai proses pemeriksaan awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian masih kurang mendalam karena mengandalkan standar internal yang tidak sepenuhnya mampu menguraikan permasalahan teknis dan ilmiah yang ada.
Ia menekankan bahwa diperlukan pembentukan tim ahli yang terdiri atas akademisi dan praktisi teknis guna melakukan kajian mendalam terhadap kualitas bahan bakar, serta kecocokan penggunaannya dengan kendaraan.
Menurutnya, peran tim ahli sangat krusial dalam menentukan apakah bahan bakar yang digunakan telah memenuhi standar teknis yang seharusnya atau justru ada faktor lain yang menyebabkan kerusakan pada mesin kendaraan.
“Pembentukan tim ahli dapat memastikan bahwa penyelidikan tidak hanya berfokus pada aspek kepolisian saja, melainkan juga mengedepankan kajian ilmiah yang komprehensif tentang zat dan bahan bakar,” ujarnya.
Selain mendesak investigasi menyeluruh, Ivan juga menyoroti pentingnya menjaga agar proses penyelidikan tidak terjebak dalam narasi politisasi.
Ia mengingatkan mengenai informasi yang belum lengkap dan disampaikan secara sepihak berpotensi menimbulkan kesimpulan yang bias, serta menggerakkan opini publik yang belum tentu berdasar fakta yang akurat.
“Kita harus memastikan bahwa masyarakat mendapatkan informasi yang benar dan tidak disalahartikan sebagai isu yang berkaitan dengan kepentingan politik,” tekannya.
LPKBK berharap agar Pertamina bersama dengan pihak terkait, segera mengambil langkah nyata untuk melakukan pengecekan dan analisis menyeluruh terhadap BBM yang beredar.
“Dengan adanya investigasi yang transparan dan didukung oleh tenaga ahli, kami berharap kepercayaan masyarakat terhadap kualitas BBM dapat dipulihkan dan situasi tidak semakin menimbulkan keresahan di kalangan pengguna kendaraan,” harap Ivan.
Hingga saat ini, LPKBK masih menunggu respons resmi dari Pertamina terkait laporan yang telah diterima.
Langkah cepat dan tepat dalam menindaklanjuti laporan ini dianggap sebagai kunci untuk meredam potensi konflik dan menegaskan komitmen semua pihak terhadap keselamatan dan kepuasan konsumen.
Oleh karenannya, penyelesaian masalah ini menjadi prioritas utama bagi pihaknya sehingga kejadian serupa tidak terulang dan kualitas bahan bakar yang beredar dapat dipastikan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
“Kami mengimbau kepada semua pihak untuk bekerja sama dalam menjaga kepercayaan publik melalui investigasi yang objektif dan berlandaskan data ilmiah,” pungkasnya.
Komentar