Areanusantara.com, BALIKPAPAN – Kelompok Cipayung Plus Kalimantan Timur menyatakan komitmennya untuk berkolaborasi dengan Polda Kaltim dalam berbagai isu strategis menjelang Hari Bhayangkara ke-79.
Komitmen tersebut mengemuka dalam kegiatan silaturahmi dan ramah tamah bersama Kapolda Kaltim, Irjen Pol Endar Priantoro, di ruang pertemuan Mapolda Kaltim, Selasa (17/6/2025).
Dalam forum tersebut, para ketua organisasi kepemudaan seperti HMI, PMII, GMNI, GMKI, IMM, KAMMI, dan PMKRI menyampaikan berbagai isu krusial yang tengah menjadi perhatian publik.
Mulai dari tambang ilegal, narkoba, prostitusi di wilayah IKN, hingga intoleransi. Namun yang paling menonjol adalah semangat dari seluruh perwakilan mahasiswa untuk menjadi bagian dari solusi dan turut serta dalam program-program Polda Kaltim.
“Generasi muda Kaltim harus lepas dari jerat narkoba. Kami siap bersinergi dengan Polda untuk menggerakkan kampanye anti-narkoba secara masif,” ujar Ashan Putra Pradana, Ketua Badko HMI Kaltimtara.
Senada dengan itu, Ketua Umum DPD IMM Kaltim, Andri Rifandri, menyebut bahwa peran Cipayung Plus sangat strategis dalam mencetak pemimpin bangsa, terlebih Kalimantan Timur kini menjadi lokasi pembangunan Ibu Kota Negara (IKN).
“Negara harus berterima kasih karena kader Cipayung siap berkontribusi aktif. Kami juga punya instrumen penanganan kasus pelecehan seksual dan tengah menggagas program Konser Pemuda Nusantara untuk membangkitkan semangat nasionalisme,” tegasnya.
Kapolda Kaltim, Irjen Pol Endar Priantoro, menyambut baik semangat kolaborasi yang ditunjukkan kelompok mahasiswa. Ia menegaskan, Polda Kaltim siap membuka ruang kerja sama dalam berbagai program strategis, khususnya yang menyangkut pemberantasan narkoba, premanisme, dan penyelamatan lingkungan.
“Cipayung Plus wajib menjadi penggerak Program Pemuda Anti Narkoba. Kita bisa merancang program bersama yang nyata dan berdampak luas,” kata Kapolda.
Dalam kesempatan tersebut, Kapolda juga merespons sejumlah masukan dari mahasiswa, seperti maraknya tambang ilegal, rusaknya lingkungan, serta meningkatnya kasus prostitusi di sekitar IKN.
Ia mengungkapkan bahwa Polda telah memproses sembilan kasus tambang ilegal sepanjang 2025, serta menangani kasus prostitusi dan intoleransi secara bertahap.
“Program tidak bisa sporadis. Kita akan akomodir Rumah Kebangsaan di Balikpapan dan Samarinda agar bisa menjadi ruang dialog dan gerakan konkret. Isu-isu strategis seperti pelecehan seksual, narkoba, intoleransi, harus diangkat secara menyeluruh dan ditindaklanjuti dengan aksi nyata,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua GMNI Kaltim Dodi Prabowo menyoroti praktik premanisme dan monopoli dalam aktivitas tambang ilegal. Ia berharap aparat penegak hukum lebih tegas dalam membersihkan praktik yang merugikan masyarakat. “ Premanisme di pertambangan harus ditindak tegas,” ujarnya.
Menutup pertemuan, seluruh perwakilan Cipayung Plus sepakat untuk memperkuat sinergi dengan Polda Kaltim dalam rangka menyambut HUT Bhayangkara ke-79 dan menyongsong pembangunan IKN dengan spirit kebangsaan dan kolaborasi.
Komentar