AREANUSANTARA.COM, BALIKPAPAN – Koordinator Lapangan Aksi GERAM Jokowi, Rayhan Anandana, menyampaikan kritik tajam terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo, terutama terkait kebijakan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
“Selama 10 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo, aksi represif terhadap masyarakat sipil, perusakan lingkungan, serta kebijakan yang tidak berpihak pada masyarakat semakin menjadi,” tulis Rayhan dalam rilis tertulisnya.
Menjelang HUT ke-79 RI, pemerintah berencana mengadakan upacara bendera di lokasi IKN, dipimpin langsung oleh Presiden Jokowi. Namun, pemindahan IKN ke Kalimantan menuai banyak keluhan dari masyarakat yang terdampak langsung oleh proyek ini.
GERAM Jokowi mencatat beberapa masalah serius terkait pembangunan IKN, seperti pembangunan 10 pelabuhan bongkar muat dan pembabatan hutan untuk jalan tol yang merusak habitat satwa dilindungi. “Konsep forest city yang diusung ternyata hanya janji kosong,” ujar Rayhan.
Penerbitan Perpres No. 75/2024 tentang Percepatan Pembangunan IKN juga mendapat sorotan tajam. Dalam regulasi tersebut, investor bisa mendapatkan perpanjangan Hak Guna Bangunan (HGB) hingga 160 tahun dan Hak Guna Usaha (HGU) hingga 180 tahun. “Kebijakan ini jelas tidak berpihak kepada masyarakat kecil,” tambah Rayhan.
GERAM Jokowi menyampaikan 12 tuntutan utama:
1. Batalkan pelaksanaan HUT RI ke-79 di IKN.
2. Batalkan program bank tanah dan bubarkan lembaganya.
3. Batalkan perpanjangan HGU hingga 180 tahun.
4. Stop pencaplokan lahan di area jalan tol, Pante Lango, dan Gresik.
5. Hentikan konversi hutan mangrove untuk keperluan industri.
6. Tegakkan UU Perlindungan Satwa dan kembalikan koridor satwa.
7. Audit anggaran mega proyek IKN secara transparan.
8. Tetapkan status hutan mangrove sebagai cagar budaya.
9. Hentikan penggusuran wilayah tangkap dan permukiman masyarakat pesisir di Teluk Balikpapan.
10. Tindak tegas perusahaan perusak lingkungan di Teluk Balikpapan.
11. Peruntukkan sumber air Sungai Wain sepenuhnya untuk masyarakat Balikpapan.
12. Batalkan pengambilan sumber air untuk mega proyek IKN.
Comment